Sidenreng Rappang – Tim Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Sidrap, Jumat (15/8/2025). Kegiatan yang dipusatkan di Lingkungan Bunga Wallu, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Watang Pulu ini dipimpin langsung oleh Brigjen TNI Wawan Erawan selaku Ketua Tim, bersama Kolonel Kav Donovan Pri Pamungkas sebagai Wakil Ketua Tim.
Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Kodim 1420/Sidrap, perwakilan Pemerintah Kabupaten Sidrap, Dinas Pertanian, perangkat desa, serta kelompok tani dari berbagai wilayah. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan.
Baca Juga : Perpustakaan Keliling Meriahkan MPLS di Sekolah Terpencil Sidrap
Dalam arahannya, Brigjen TNI Wawan Erawan menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman krisis pangan global. Menurutnya, banyak negara kini menutup akses ekspor beras karena lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Kondisi ini bisa menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih serius memanfaatkan potensi pertaniannya.
“Indonesia masih diberkahi lahan subur dan iklim yang mendukung. Ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri dan manfaatkan. Presiden sudah menegaskan agar swasembada pangan diperkuat sehingga kita tidak tergantung pada impor. Tugas kita bersama adalah memastikan rakyat dapat terpenuhi kebutuhan pangannya,” ungkapnya.
Ia juga mendorong para petani di Sidrap untuk lebih giat memanfaatkan setiap lahan kosong agar segera ditanami. Dengan begitu, produksi pangan bisa terus meningkat dan membantu menjaga stabilitas harga. “Jangan sampai kita ikut merasakan krisis pangan seperti negara lain. Segera tanam, manfaatkan setiap jengkal tanah yang kita miliki,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Brigjen Wawan juga memberikan instruksi khusus kepada Kepala Desa Buae agar segera membentuk Brigade Pangan di desa. Menurutnya, pembentukan brigade ini penting karena ke depan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan alat dan fasilitas pertanian dari Kementerian Pertanian harus melalui wadah tersebut. “Brigade pangan akan menjadi jalur resmi bagi petani untuk mengakses bantuan. Dengan adanya wadah ini, koordinasi lebih mudah dan program bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan kelompok tani menyambut positif arahan dari Tim Kementan. Mereka berharap dengan adanya program Oplah dan CSR, petani di Sidrap semakin termotivasi untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, dukungan alat dan sarana pertanian diharapkan dapat mempercepat mekanisasi pertanian sehingga hasil panen lebih optimal.
Kegiatan monitoring ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sidrap yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di Sulawesi Selatan diharapkan terus berperan besar dalam menopang ketersediaan pangan nasional.
